Rusia Bantah Campur Tangan Soal Protes Kenaikan Pajak BBM di Prancis

Liputan6.com, Moskow - Pemerintah Rusia, pada Senin 10 Desember 2018, membantah terlibat dalam protes kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) bernama "rompi kuning atau gilets jaunes" yang telah mengguncang Prancis.

Bantahan itu muncul untuk menaggapi laporan lembaga analis media sosial yang menyebut bahwa media dan akun medsos yang pro-Rusia melancarkan pemberitaan dan amplifikasi informasi untuk mendorong kerusuhan massa gerakan gilets jaunes di Negeri Mode.

Juru bicara kantor pemerintah pusat Rusia (Kremlin), Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa Rusia "menganggap semua yang terjadi hanya urusan domestik Prancis," demikian seperti dikutip dari France24, Selasa (11/12/2018).

"Kami tidak ikut campur dan kami tidak berencana untuk ikut campur dalam urusan domestik negara manapun termasuk Prancis," katanya.

Laporan yang sebaliknya "hanyalah fitnah", tambahnya.

Sebelumnya, Prancis dikabarkan membuka penyelidikan atas kemungkinan campur tangan Rusia di balik aksi protes kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Negeri Mode.

Penyelidikan itu dilaksanakan setelah muncul laporan bahwa akun media sosial yang terkait dengan Moskow  semakin menargetkan aksi protes yang bernama gerakan 'rompi kuning' atau 'gilets jaunes' --merujuk pada rompi visibiltas tinggi berwarna kuning yang digunakan oleh para pendemo.

Menurut lembaga analis media sosial berbasis di Washington DC, Alliance for Securing Democracy, sekitar 600 akun Twitter yang dikenal kerap mempromosikan kepentingan Rusia, telah mulai memusatkan perhatiannya pada Prancis sambil meningkatkan penggunaan tagar #giletsjaunes. Situs dan akun media sosial yang diduga terafiliasi dengan Rusia itu juga dikabarkan telah mendorong laporan berita yang sulit terkonfirmasi tentang dukungan polisi Prancis terhadap gerakan gilets jaunes.

Alliance for Securing Democracy adalah unit dari German Marshall Fund Amerika Serikat, yang dibentuk untuk memantau Rusia sebagai salah satu tugasnya.

Merespons dugaan tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa "Investigasi sedang dilakukan", ujarnya dalam sebuah wawancara dengan RTL, seperti dilansir Bloomberg, Senin (10/12/2018).

"Saya tidak akan membuat banyak komentar sebelum penyelidikan itu membawa kesimpulan," tambahnya.

Bret Schafer dari Alliance for Securing Democracy menambahkan, akun Twitter --terafiliasi Rusia-- yang dipantau oleh mereka biasanya menampilkan berita AS atau Inggris. Namun protes Prancis "telah berada di atau dekat puncak" dari aktivitas mereka setidaknya selama seminggu terakhir.

"Itu indikasi yang cukup kuat bahwa ada minat untuk memperkuat konflik bagi penonton di luar Prancis," kata Schafer.

"Mereka juga mencoba menimbulkan kecurigaan di pemerintahan Barat dan menunjukkan bahwa demokrasi liberal sedang menurun," tambahnya.

Kementerian Kehakiman AS juga telah menuduh Russian web brigades (kelompok bot dan peretas Rusia) yang terkenal mengganggu pemilu mid-term pada November 2018 dan pada 2016 pemilihan presiden dimenangkan oleh Donald Trump. Rusia membantah tuduhan itu.

Trump berada di pusaran penyelidikan tentang dugaan bahwa kampanye pilpres-nya pada 2016 berkonspirasi dengan Rusia untuk mempengaruhi pendukungnya.

Simak video pilihan berikut:

Aksi protes warga Prancis menolak kenaikan harga BBM berujung rusuh. Aksi diwarnai pembakaran mobil dan perusakan bangunan.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com kalo berita kurang lengkap buka link disamping https://ift.tt/2C3l5UB