Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.
"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).
Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bermula dari masukan dan desakan tokoh masyarakat, ulama, serta kiai Madura. Masukan tersebut bergulir sejak 2015.
"Ini awal-awal 2015 ada masukan, keinginan dari para ulama, kiai, habaib yang ada di sini. Tokoh-tokoh di Ikama (Ikatan Keluarga Madura) juga menyampaikan dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur (Jawa Timur) dan saya hitung. Khusus untuk sepeda motor saat itu masih masuk. Oke, sepeda motor digratiskan," terang Jokowi.
Kemudian pada 2016, Jokowi mengaku mendapat masukan lagi. Kali ini permintaan agar tarif Jembatan Tol Suramadu dipotong 50 persen.
"Pada 2016 ada masukan lagi, 'Pak ini membebani terutama untuk truk, bus, angkutan-angkutan barang. Mohon dipotong minimal 50 persen', kita potong," kata Jokowi.
Ternyata, lanjut dia, pemotongan tarif 50 persen tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura. Bahkan pemasukan Jembatan Tol Suramadu setiap tahun hanya mencapai Rp 120 miliar.
"Setelah kami hitung berapa sih pemasukan setahun jalan tol ini? Juga enggak banyak dan ini dibangun dari APBN. Oleh sebab itu, kita putuskan dengan harapan ketimpangan dan kemiskinan bisa diatasi," ujar Jokowi.
from Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terkini Indonesia - Liputan6.com kalo berita kurang lengkap buka link disamping https://ift.tt/2OTHn2X
No comments:
Post a Comment