Dewan Pers: Kasus Tabloid Indonesia Barokah Tak Bisa Gunakan UU Pers

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pers memutuskan Tabloid Indonesia Barokah tak memenuhi syarat sebagai perusahaan pers.

"Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilakan menggunakan undang-undang lain di luar UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers," demikian yang tertulis dalam Surat Pernyataan Penilaian Dewan Pers yang diterima Liputan6.com, Rabu (30/1/2019).

Dokumen bernomor 01/PP-DP/I/2019, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo itu diteken 29 Januari 2019. Ada sejumlah pertimbangan dari Dewan pers menyatakan Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik.

Tulisan di Indonesia Barokah dianggap gabungan kutipan dari media siber. Di sana, tulis keputusan Dewan Pers, juga memuat opini menghakimi yang menyudutkan capres Prabowo, tanpa disertai verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi.

Indonesia Barokah juga tak mencantumkan nama badan hukum penanggung jawab dan nama serta alamat percetakan. Padahal, hal itu merupakan amanat pasal 12 UU nomor 40 tahun 1999.

2 dari 2 halaman

---

Alamat Palsu

"Hasil penelusuran Dewan Pers, alamat Indonesai Barokah yang dicantumkan di dalam boks redaksi tidak dapat ditemukan," lanjut surat Dewan Pers.

Terlebih, nama wartawan yang tercantum di redaksi Indonesia Barokah tidak terdata di Dewan Pers.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Ribuan tabloid Indonesia Barokah tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com kalo berita kurang lengkap buka link disamping http://bit.ly/2BataFX