Liputan6.com, Denpasar - Sejumlah pemangku kepentingan sektor pariwisata dipanggil DPRD Provinsi Bali. Mereka membahas dugaan mafia Tiongkok bermain dalam sektor pariwisata di Pulau Dewata pada Rabu, 31 Oktober 2018.
"Kami sengaja melakukan rapat bersama terkait masalah dengan wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. Karena ada agen perjalanan wisata ditemukan menjual paket wisata ke Bali sangat murah, dan diduga ada 'mafia' dalam sektor pariwisata itu," kata Adi di Denpasar, dilansir Antara.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Ardhana Sukawati (Cok Ace), Kepala Satpol PP Provinsi Bali Made Sukadana, Kadisnaker Bali Ni Luh Made Wiratmi, Kantor Imigrasi diwakili Kepala Divisi Imigrasi Agato, dan Ketua BTB Bali IB Agung Partha.
Hadir pula Ketua Kadin Bali Alit Ngurah Wiraputra, Ketua Komite Tiongkok DPP Asita Hery Sudarto, termasuk jaringan toko-toko yang dianggap sebagai pemain dan sumber masalah alias "Mafia Tiongkok". Namun, pertemuan itu rata-rata diwakili orang lokal, sementara pimpinan besar asal Tiongkok tidak datang.
Adi mengatakan bahwa hasil pertemuan ini akan diterbitkan rekomendasi. Namun pada intinya, semua pihak harus betanggung jawab untuk menjaga pariwisata Bali dari dugaan praktik mafia.
"Semua mesti sadar untuk menjaga pariwisata ini bersama. Sehingga, sektor pariwisata Pulau Dewata ke depannya tetap eksis dan kunjungan wisman meningkat," ujar Adi yang juga mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Ia mengatakan pihaknya akan merekomendasi agar eksekutif dan penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas. "Kalau sudah ada melanggar, tutup saja. Langsung tutup hari ini, agar ada efek jera, ada travel yang melanggar tutup saja," ucapnya.
Ia juga meminta agar tak ada toleransi diberikan kepada biro perjalanan wisata di Bali yang melanggar ketentuan hukum atau liar. ""Kalau liar harus ditindak tegas, kalau liar dibiarkan, yang baik jadi ikut liar dan nanti terkontaminasi," kata Adi.
Saksikan video pilihan berikut ini:
No comments:
Post a Comment